Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jejak Kritik Kwik Kian Gie, dari Kasus BLBI hingga Prajogo Pangestu

Kwik Kian Gie, ekonom senior dan mantan Menko Ekuin, wafat di usia 90 tahun. Dikenal sebagai pemikir kritis, ia berperan penting dalam ekonomi dan politik Indonesia.
Mia Chitra Dinisari, Reni Lestari
Selasa, 29 Juli 2025 | 09:06
Ekonom Senior Kwik Kian Gie/Istimewa
Ekonom Senior Kwik Kian Gie/Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia kehilangan salah satu putra terbaiknya. Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Kwik Kian Gie, wafat dalam usia 90 tahun, pada Senin malam (28/7/2025).

Kabar duka itu dikonfirmasi melalui unggahan mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, di media sosial. “Selamat jalan, Pak Kwik Kian Gie. Ekonom, pendidik, nasionalis sejati. Mentor yang tak pernah lelah memperjuangkan kebenaran,” tulis Sandiaga dalam akun Instagram @sandiuno, Selasa (29/7/2025).

Dilahirkan di Juwana, Pati, Jawa Tengah pada 11 Januari 1935, Kwik adalah pribadi langka yang menyeberangkan nalar ekonomi ke jalan politik tanpa kehilangan integritas. Ia menapaki pendidikan ekonomi di Universitas Indonesia, sebelum melanjutkan studi ke Nederlandsche Economische Hogeschool Rotterdam (kini Erasmus Universiteit Rotterdam), Belanda, hingga lulus pada 1963.

Sekembalinya ke tanah air, ia tak hanya aktif dalam dunia usaha, namun juga banyak menulis tajam tentang ekonomi dan politik. Tulisan-tulisannya di berbagai media kala itu menyuarakan pemikiran independen, rasional, dan kritis terhadap jalannya kebijakan negara.

Pada awal 1980-an, kiprah Kwik di dunia pendidikan ikut memberi sumbangsih besar. Bersama Prof. Panglaykim, ia mendirikan Institut Manajemen Prasetiya Mulya pada 1982—lembaga MBA pertama di Indonesia. Kemudian, pada 1987, ia ikut mendirikan Institut Bisnis Indonesia, yang kelak dikenal sebagai Kwik Kian Gie School of Business.

Perjalanan politiknya mencuat saat ia bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 1987, lalu menjadi bagian dari Badan Pekerja MPR. Di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri di PDI Perjuangan, Kwik menjabat Ketua DPP sekaligus Kepala Badan Litbang.

Puncak pengabdiannya pada negara berlangsung saat dipercaya menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (2001–2004), serta Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin) pada 1999–2000 di bawah pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Sebagai Menko Ekuin, kiprahnya dikenang publik ketika berani mendesak penjualan aset-aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) guna menambal defisit APBN 2000, di tengah tarik ulur tajam antara kepentingan nasional dan tekanan lembaga internasional seperti IMF. Ia bukan sekadar ekonom teknokrat, tetapi negarawan yang memilih berpihak pada realitas fiskal dan rakyat.

“Pemerintah harus menjual aset untuk mendapat Rp18,9 triliun... apapun caranya, termasuk menjual murah. Tidak ada masalah. Jika tidak, budget tidak jalan,” kata Kwik saat itu, sebagaimana dikutip Bisnis Indonesia edisi 28 Juni 2000.

Kwik Kian Gie dan Kontroversi IPO Barito Pacific

Tak hanya di bidang ekonomi makro, Kwik juga pernah terlibat dalam kontroversi penting menjelang IPO Barito Pacific tahun 1993. Ia vokal mempertanyakan penyertaan modal PT Taspen di perusahaan milik konglomerat Prajogo Pangestu, mempertanyakan tata kelola dana pensiun dengan sudut pandang akuntabilitas publik yang tajam.

Kwik mempertanyakan penyertaan langsung dana Taspen senilai Rp350 miliar ke Barito, Kwik mengatakan Taspen memang diizinkan menanamkan modalnya dalam bentuk penyertaan sebagai modal atau equity. Namun, penyertaan itu seharusnya tidak ada hubungannya dengan rencana Barito untuk melantai ke bursa. 

"Jika penyertaan itu dimaksudkan sebagai penyertaan melalui pembelian saham-saham dalam rangka go public-nya BPT, saya kira bertentangan dengan hukum yang berlaku," ujar Kwik dalam wawancara dengan Bisnis kala itu, dikutip kembali Selasa (9/7/2024). 

Kwik melanjutkan, karena dana menganggur di Taspen adalah tabungan pensiun pegawai negeri, Taspen perlu mengelola dananya dengan cara yang sangat bertanggung jawab. Hal yang menjadi pertanyaan, katanya, apakah penyertaan itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. 

Mestinya, yang melakukan semua itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau Dewan Komisaris Taspen, atau Direktorat Jenderal di Kementerian Keuangan yang membawahi Taspen. 

Hingga akhir hayat, Kwik tetap konsisten sebagai pemikir independen. Tak jarang ia bersuara keras menentang kebijakan yang menurutnya tak memihak rakyat, termasuk dari partai yang pernah membesarkannya sendiri. Ia juga terus menulis dan menginspirasi banyak ekonom muda dengan logika jernih dan nasionalisme yang berakar kuat.

Dalam salah satu wawancaranya, ia pernah menyatakan, “Saya baru merasa berarti jika karya saya bermanfaat bagi orang banyak.” Kalimat ini bukan sekadar retorika, melainkan nyata dalam setiap fase hidupnya—di ruang kelas, ruang sidang, maupun ruang publik.

Sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasanya, Kwik dianugerahi Bintang Mahaputra Adipradana Republik Indonesia.

Kini, Kwik Kian Gie telah berpulang. Namun, kiprah dan pemikiran kritisnya akan tetap dikenang sebagai bagian penting dari perjalanan ekonomi dan politik Indonesia.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro