Bisnis.com, JAKARTA - Para pemilik perusahaan, eksekutif hingga level manajemen menengah-senior menilai sistem pengendalian internal (SPI) pada setiap perusahaan belum sepenuhnya berfungsi dengan andal.
Penilaian sistem pengendalian internal yang belum berfungsi dengan baik bahkan sangat dirasakan oleh para responden dari perusahaan tertutup.
Demikian hasil survei Pengendalian Internal 2015 yang dilakukan oleh RSM AAJ, perusahaan kantor akuntan publik dan konsultan terintegrasi di bidang audit, pajak, dan business advisory seperti yang dikutip dari siaran pers, Senin (3/8/2015).
Responden yang berpartisipasi banyak berasal dari sektor keuangan dan jasa (23%), utilities, energi, dan ekstraksi (15%), kesehatan dan farmasi 8% dan otomotif 7%.
Dari sisi aset, sebanyak 48% responden berasal dari perusahaan beraset Rp1 triliun-Rp249 triliun, 30% dari perusahaan beraset di bawah Rp1 triliun, dan 3% responden dari perusahaan beraset di atas Rp250 triliun hingga Rp499 triliun.
Angela Indirawati Simatupang, Managing Partner RSM AAJ Bidang Governance Risk Control, mengatakan sebanyak 57% responden yang merupakan pemilik perusahaan, eksekutif, dan C-Level menilai sistem pengendalian internal di perusahaannya belum andal dan berfungsi dengan baik.
"Tidak berbeda jauh dengan kelompok responden manajer menengah dan senior, sebanyak 58% melakukan penilaian serupa,” jelasnya.
Lebih lanjut Angela memaparkan sebanyak 41% responden dari perusahaan tertutup merasa sistem pengendalian internalnya belum efektif berbanding dengan 71% responden dari kelompok perusahaan terbuka.
Angela Simatupang menjelaskan, para responden baik dari kelompok pemilik, eksekutif, C-level maupun manajer menengah senior sebetulnya telah memiliki kesadaran tinggi atas perlunya sistem pengendalian internal di perusahaannya masing-masing.
Kesadaran serupa juga dimiliki oleh perusahaan tertutup dan terbuka. Namun, penerapannya belum menjadi prioritas.
Hal ini yang mungkin berpengaruh pada penilaian para responden yang merasa sistem SPI-nya belum dapat diandalkan dan berfungsi dengan baik, sehingga untuk memastikannya perlu disikapi dengan mengkaji ulang sistem yang telah dimiliki tersebut.
Angela Simatupang menjelaskan besar kemungkinan hal itu disebabkan belum adanya pengaturan yang mewajibkan secara jelas di Indonesia tentang istilah pengendalian internal yang baik.
Di Indonesia, kewajiban memiliki sistem pengendalian internal ada dalam UU tentang Perseroan Terbatas sebagai salah satu tugas dan tanggung jawab direksi.
Namun tidak disebutkan secara gamblang apa yang dimaksud dengan sistem pengendalian internal yang andal, dan tidak ada ketentuan apapun yang mengharuskan adanya pemastian independen terhadap keandalan sistem pengendalian internal sebuah perusahaan.
Lain halnya dengan di negara-negara asing, yang terdapat pengaturan tambahan, baik itu dari peraturan bursa maupun dari pedoman GCG negaranya yang mewajibkan sistem pengendalian internal.
Dari hasil survei, Angela menuturkan mayoritas responden memiliki kesadaran bahwa sistem pengendalian internal dapat membuat kerja lebih efektif dan efisien. Namun, baru 53% responden yang merasa sangat memerlukan dan menerapkan sistem pengendalian internal.
"Baru 53% responden merasa organisasinya punya sistem pengendalian internal yang andal dan berfungsi dengan baik,” jelas Angela.
Menurutnya, pelaksanaan sistem pengendalian internal yang andal memang menjadi sebuah tantangan dan tantangan itu seringkali berasal dari internal perusahaan sendiri.
Banyak entitas bisnis menganggap sepele dan menilai hal yang kecil implementasi dari sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien. “Kelemahan kecil tetaplah sebuah kelemahan dan dapat berujung menjadi sesuatu yang lebih besar serta berpotensi untuk disalahgunakan,” tegasnya.
Sistem pengendalian internal yang berfungsi dengan andal bisa menjadi aspek penting untuk kelangsungan entitas apapun, baik itu terbuka, tertutup, nirlaba, korporasi, hingga pemerintahan.
