Jokowi Akui Pengawasan Birokrasi di Pemerintahan Masih Lemah

Bisnis.com, JAKARTA-- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pengawasan terhadap birokrasi di pemerintahan  masih lemah sehingga banyak program kerja yang hanya menjadi agenda ataupun terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan.

"Ini yang kita lemah, pengawasan. Kalau manajemen pengawasan lemah, ya agenda apapun ya cuma rencana, tidak ada perubahan," katanya dalam seminar di Jakarta, Rabu (19/2/2014).

Seminar bertema Reformasi birokrasi dan peran mahasiswa itu digelar di Universitas Paramadina dengan para pembicara Jokowi, Rektor Paramadina Anies Baswedan, Wali Kota Bogor terpilih Bima Arya dan Staf Ahli Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rusdianto.

Untuk itulah, menurut dia, dirinya selalu melakukan blusukan dan langsung turun ke lapangan untuk terus melakukan pengawasan.

"Jangan hanya sekali dua kali (melakukan inspeksi/ pengawasan), tapi tiga kali, empat kali, lima kali, enam kali, tujuh kali, delapan kali, sembilan kali, sepuluh kali dan seterusnya," Jokowi

 Dia mencontohkan, dirinya secara terus menerus blusukan ke puskesmas dan rumah sakit untuk mengecek pelayanan Kartu Jakarta Sehat. Begitu pula dengan pelayanan-pelayanan di kelurahan, kecamatan dan dinas-dinas lainnya.

Menurutnya, dengan pengawasan terus menerus dari pimpinan, maka pelayanan birokrasi dapat ditingkatkan dan mendorong reformasi birokrasi yang lebih cepat.

 Jokowi juga menyakini tanpa pengawasan terus menerus, maka keberhasilan program birokrasi sulit untuk tercapai. Alih-alih tercapai, menurut dia, tanap pengawasan justru akan menciptakan penyimpangan. "Yang kita cek saja masih ada penyimpangan, apalagi tidak dicek." (Antara)