Bisnis.com, JAKARTA — Pemprov DKI Jakarta mendorong PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai BUMD untuk menguasai bisnis properti di Ibu Kota.
Berikut petikan wawancara Bisnis dengan Budi Karya Sumadi, eks Dirut PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, yang ditunjuk untuk memimpin Jakpro.
Apa yang akan Anda lakukan setelah Gubernur DKI Joko Widodo memberi kepercayaan kepada Anda memimpin Jakpro?
Dari 1982 sampai 2002 saya sudah di properti. Jadi saya pikir bukan bidang yang baru untuk saya, apalagi Jakarta. Nah, yang cukup menantang, di satu sisi sebenarnya banyak sekali elemen-elemen kota Jakarta ini yang butuh dan sangat potensial untuk dikembangkan.
Dan secara bersamaan Pak Jokowi dan Pak Ahok itu punya inisiatif-inisiatif untuk memberikan seluruh kondisi yang breakthrough [penerobosan], bukan sekadar meneruskan yang sudah ada.
Saya katakan Jakpro sudah baik tetapi karena breakthrough itu ada aspek-aspek lain yang ekspektasinya sangat besar terhadap Jakpro. Justru itu yang paling membedakan, jadi challenging sekali.
Beliau pingin sekali RTH [ruang terbuka hijau] itu diinisiasi bukan sekadar diberikan oleh pihak tertentu. Harus diinisiasi konsep yang mendasar dan memiliki nilai (value) lebih, bukan sekadar hijau.
Terobosan apa yang diinginkan Gubernur?
Dalam konsep itu secara sederhana saya menggambarkan yang namanya Jakpro harus sehat. Enggak boleh kita ngomong yang katakanlah muluk-muluk tapi kalau saya sendiri tidak sehat. Saya punya misi harus merestrukturisasi perusahaan dulu, organisasinya, hukumnya,
keuangannya, supaya dia itu lebih punya suatu konsep yang integrated, yang punya ketahanan melakukan kegiatan-kegiatan corporate action.
Kita mulai dari penyertaan modal pemerintah (PMP), obligasi, go public, nanti rights issue, dan saya selalu tidak mengesampingkan bahwasanya sebagai BUMD kita harus memperhatikan corporate action. Selain itu memper kuat recurring income [pendapatan tetap].
Jadi saya harus punya kegiatan-kegiatan yang berkaitan agar pada tahun mendatang pendapatan tetap Jakpro lebih pasti targetnya minimal 50% dari sales. Ini proyek semuanya, ada Hotel Aston, perkantoran, dan lainnya. Tapi jangan lupa kita butuh growth, makanya kita
harus trading memperbanyak landbank. Dengan membuat lahan siap bangun rumah susun di satu tem pat supaya pemerintah mudah mem buat infrastruktur di sana, membuat utilitas di sana, air, listrik dan lainnya.
Pak Gubernur setuju. Saya bilang 80% kita jual kepada developer yang punya kewajiban, harganya enggak mahallah, tapi wajib di situ. Itu kan rusunawa dan sedikit rusunami, nanti DKI akan bertambah kaya walaupun uang itu bisa dipakai untuk lain-lain.
Tapi tanah dan bangunan menjadi kewajiban developer. Dalam lima tahun atau 10 tahun lagi bangunan bisa dibongkar, tapi infrastruktur di sekitarnya sudah benar. Misalnya dari 100 hektare, 80%-nya untuk rusunawa dan 20% saya keep karena saya ingin punya aset yang selalu menjadi income daerah dan fasilitas di sana, katakanlah pasar, mal, hotel bintang, itu punya kita.
Di satu sisi, kita punya proyek yang idealis yang komersial, tapi basic-nya mesti dibenerin ada breakthrough mengenai satu konsep yang lebih jelas. Kalau ada krisis, kita tidak ada income, mau gaji anak buah dari mana…
Pak Wagub DKI sempat marah tanah Jakpro di Waduk Pluit disewakan untuk lapangan futsal?
Saya tidak menyalahkan apa yang sudah lama. Dan hal seperti itu common di mana-mana, jangan nyalahin Jakpro. Kalau kita lihat BUMD, BUMN juga melakukan yang sama, kebetulan Jak pro di situ. Saya kan waktu itu baru masuk [menjadi dirut], saya konsultasi Pak Suena pejabat [dirut] lama. Bahwasanya oknum itu, saya jawab yang dulu-dulu.
Hari Jumat Pak Gubernur marah-marah, hari Sabtu saya ke lapangan, hari Minggu kita bongkar. Kita bukan ngathok [cari muka] tapi ada spirit lain. Ini saya pikir nggak masalahlah, kalau mau cari makan tempat lain masih ada.
Dengan memberi komitmen seperti ini, Tuhan kasih jalan bagi yang niat baik. Mau dikasih Rp1 triliun [PMP] saya kan enggak minta, saya mintanya Rp600 miliar, artinya commited. Tapi saya bukan sok jago sesuai size yang saya kelola, tapi saya terimakasih kepada Pak Jokowi-Ahok.
Dulu Anda kan tiga periode di Ancol. Apakah akan ada kerja sama antara Jakpro-Ancol?
Nomor satu kerja sama emosional, beberapa temen-temen Ancol saya libatkan di sini. Ada teman yang punya koneksi arsitek, koneksi legal, hubungan itu cair banget. Itu kan temen-temen saya semua. Hubungan langsung seperti itu, hubungan yang lain mungkin sewaktu-waktu.
Apakah mungkin kerja sama bisnis pariwisata dengan Jakpro?
Bisa di Waduk Pluit untuk rekreasinya, tapi kan saya tidak kompeten. Kita mengelola Waduk Pluit, Ancol [yang] kelola. Kita maunya taman rekreasi yang tidak berbayar. Income-nya dari
warung-warung kaki-kaki. Kita kan bisa booking market di tengah waduk, tapi jangan sekarang, nanti kalau sudah selesai semuanya kita bikin konsep itu.
Saya punya konsep sederhana. Taman itu kan bukan barang mati, harus dirawat, mesti jadi pariwisata. Kalau kita punya booking market itu, dia yang punya kewajiban bayar. Kalau dibangun di atas air tidak mengurangi area air di sana.
Bagaimana Jakpro akan bisa sesuk ses Ancol?
Pak Gubernur juga ngomong pingin [Jakpro] jadi perusahaan properti terbesar. Itu artinya banyak, saya enggak mau ngomong gede. Kembali lagi yang saya lakukan bahwa Jakpro lebih sehat dulu, baik rasio keuangan bagus, rekanan banyak, jangan ngomong gede-gede kalau kita sendiri tidak punya landasan yang baik, enggak gampang kita melakukan itu. Tapi saya break dululah. Saya mung kin tidak hanya properti, saya bisa uti litas, air, dan tol.
Pewawancara: Akhirul Anwar
