Bisnis.com, JAKARTA – Untuk bisa memanfaatkan secara efektif peluang restrukturisasi kredit, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tetap harus berjibaku dengan upaya perbaikan dan peningkatan manajemen internal.
Ekonom Bank Danamon Wisnu Wardana menyatakan agar restrukturisasi kredit bagi sektor UMKM tepat sasaran ada beberapa kriteria penjaminan yang perlu dimiliki oleh pelaku usaha. Pertama, UMKM yang terbilang akan mudah menerima akses restrukturisasi kredit adalah yang adaptif dan strategis dalam pemanfaatan teknologi. Kelebihan ini diyakini bisa menjadi indikator transparansi yang baik dalam perusahaan.
Dia memerinci UMKM yang punya rekam manajemen keuangan yang bersih dan baik, akan lebih dipercaya oleh perbankan untuk menerima insentif restrukturisasi kredit.
“Sektor ini harus terukur dan adaptif. UMKM yang punya rekam jejak manajemen keuangan yang transpara yang lebih mudah memperoleh insentif dari perbankan,” ujar Wisnu kepada Bisnis.com, beberapa waktu lalu.
Selain itu indikator penilaian yang kedua, terkait manajemen keuangan yang baik serta rekam jejak cash flow perusahaan. Jika cash flow UMKM terkait cukup prudent dalam waktu lama, perbankan tentu akan lebih mudah percaya menggelontorkan insentif restrukturisasi.
Dorong Konsumsi
Wisnu juga menambah selain restrukturisasi, salah satu yang bisa membantu efektivitas pemulihan ekonomi adalah dengan memberi dorongan pada konsumsi. Sejumlah cara digencarkan, beberapa yang diandalkan adalah dengan memakai bantuan langsung tunai (BLT) serta penghibahan likuiditas kepada bank negara. Wisnu menilai langkah BLT adalah langkah jangka pendek yang tidak bisa menjadi andalan pemerintah dalam memperbaiki kondisi ekonomi.
“Disini tidak matching antara tenggat waktu kucuran kredit dari perbankan, dan pemberian BLT untuk membantu masyarakat melakukan konsumsi. Karena BLT ini sifatnya instan, hanya mampu tahan tak lebih dari 6 bulan,” tuturnya.
Cara lain di luar BLT yakni mengucurkan likuiditas ke perbankan. Terlihat dengan keputusan pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menempatkan dana Rp30 triliun membantu likuiditas bank negara.
Langkah tersebut juga dinilai berisiko oleh Wisnu jika tata kelolanya tak hati-hati karena bisa menyebabkan inefisiensi dan kerugian. Oleh sebab itu Wisnu menilai pemerintah perlu mengelola ekspektasi jika dalam situasi tak terduga tidak bisa semua usaha terselamatkan.
“Jadi ini artinya bisa jadi evaluasi melihat berbagai perusahaan skala besar dan kecil di semua sektor, jika memang tak bisa diselamatkan karena sudah lama tak efisien ya sudah. Lebih baik kegagalan yang dialami segera dialihkan dengan fokuskan pendanaan ke perusahaan yang masih produktif,” tuturnya.
